By Sapuan, on 06-02-2010 04:44

Views : 184

Favoured : 3

Published in : News, Latest

AusAID sebagai lembaga donor yang mendanai kerjasama tersebut kini membentuk AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice) untuk mengisi masa transisi sebelum ditandatanganinya proyek kerjasama yang direncanakan mulai berlaku awal 2011. Australia diwakili AusAID dan Indonesia yang dipimpin oleh Bappenas sampai dengan Desember tahun ini masih dalam proses penyusunan proposal dan desain kerjasama.

Karena kerjasama dengan LDF masih menyisakan beberapa program yang belum terselesaikan, Cate Sumner, Lead Advisor of LDF, Rabu (3/2) kemarin bertempat di kantor Badilum mengundang Dirjen Badilag dan Badilum untuk mendiskusikan kelanjutan program-program tersebut.

“Apa saja program kerjasama dengan LDF yang belum terselesaikan,” tanya Cate Sumner. “Apa saja yang menjadi priotitas yang harus diselesaikan pada tahun ini. Meski LDF sudah selesai tapi saya masih ditugaskan untuk membantu penyelesaian program-program tersebut,” lanjut Cate.

Ditanya mengenai hal tersebut, Dirjen Badilag Wahyu Widiana menggarisbawahi tiga hal penting yang menjadi concern utama.

Perkara Prodeo dan Sidang Keliling

“Saya lumayan kecewa jika anggaran untuk prodeo dan sidang keliling untuk tahun ini menurun. Meski belum saya check secara menyeluruh, tapi dari beberapa Pengadilan Agama saya tahu anggaran untuk dua hal tersebut menunjukkan penurunan,” ungkap wahyu.

Padahal, tambah Wahyu, Perkara Prodeo dan Sidang Keliling sudah menjadi ‘icon’ peradilan dalam usaha mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Selama ini Badilag selalu memotivasi PA-PA untuk sidang keliling dan prodeo tapi kalau akhirnya usaha tersebut tidak didukung anggaran yang memadai maka ditakutkan akan mengendurkan semangat.

Karena itu Dirjen meminta agar ada keseriusan usulan dan monitoring anggaran untuk dua hal diatas.

Ungkapan Dirjen Badilag disambut Cate Sumner dengan menyajikan data mutakhir tentang sidang keliling dan prode. Dari data yang diambil dari Database pelaporan perkara via SMS, Cate menyebut ada 157 PA yang secara rutin mengirimkan laporan bulanan. Dari ke 157 PA tersebut rata-rata penyerapan anggaran untuk prodeo dan sidang keliling sangat tinggi, berkisar 70 – 80 %.

“Akses masyarakat miskin ke PA juga meningkat 10 kali lipat dalam 2 tahun terakhir ini,” jelas Cate yang berjanji akan berusaha membantu meyakinkan para penentu kebijakan dalam anggaran akan pentingnya sidang keliling dan perkara prodeo.

Publikasi Putusan

Dirjen juga menjelaskan bahwa Badilag menaruh perhatian yang sangat besar terhadap peningkatan pelayanan publik, terutama dalam publikasi putusan. Dari hasil survey, kata Dirjen, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan pelayanan dalam pemberian salinan putusan.

Undang-Undang terbaru tentang Peradilan Agama, lanjut Wahyu, menentukan putusan harus diserahkan dalam waktu 14 hari setelah dibacakan. Ditambah lagi dengan UU KIP yang akan berlaku April mendatang serta UU pelayanan Publik. “Publikasi putusan ini harus sesegera mungkin dilakukan oleh semua PA dan PTA di Indonesia,” Wahyu menekankan.

Menanggapi hal ini Cate berjanji akan mengadakan workshop yang akan diikuti oleh perwakilan PTA se Indonesia yang direncanakan pada Maret yang akan datang.

“Satu PTA satu orang perwakilan. Saya ingin pada workshop tersebut perwakilan PTA tersebut membawa seluruh putusan tahun 2009 yang akan dianonimisasi dan kemudian dipublikasikan di www.asianlii.org dan website masing-masing,” jelas Cate Sumner.

“Yang saya tahu baru ada 12 PTA yang mempublikasikan putusannya di asianlii,” imbuhnya lagi.

Client Service

Sejak 2007 Badilag sudah menginisiasi pelaksanaan client service setelah melakukan studi banding ke Family Court of Australia dan Federal Court of Australia. “Kita selalu katakan kepada PA-PA untuk melaksanakan client service ini. Yang berperkara tidak boleh bertemu dengan para pejabat pengadilan seperti hakim dan panitera,” kata Wahyu.

Terlebih Mahkamah Agung juga sedang menggalakkan keberadaan Information Desk untuk menangani pelayanan informasi bagi masyarakat luar. Badilag terus berusaha mengembangkan hal ini walaupun pada kenyataannya masih ada sebagian pengadilan agama yang belum mengimplementasikannya karena kendala tempat dan lain sebagainya.

Untuk point ini kemudian disepakati bahwa kedepan Badilag dan Badilum dengan melibatkan beberapa NGO akan membentuk small group untuk membuat standar pelayanan (service charter) yang diterapkan secara seragam di seluruh pengadilan di Indonesia.

Pedoman penjelasan mengisi formulir (gugatan) juga penting, kata Cate sambil merujuk kepada hasil riset. “Pedoman penjelasan ini layaknya seperti pedoman pada pengisian formulir pajak. Ini akan sangat membantu masyarakat,” kata Cate.

Dalam kesempatan ini Dirjen Badilag mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada AusAID dan LDF yang selama beberapa tahun belakangan ini banyak mensupport beberapa program Badilag.